PPID Desa Kayu Loe

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dasar Hukum
Kantor Desa

Informasi Publik Terkini

Peta Kelompok Tani Sunggu Manai

Peta Kelompok Tani Sunggu Manai.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Senea

Peta Kelompok Tani Senea.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Punta Loe

Peta Kelompok Tani Punta Loe.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Parang Labbua III

Peta Kelompok Tani Parang Labbua III.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Parang Labbua II

Peta Kelompok Tani Parang Labbua II.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Parang Labbua I

Peta Kelompok Tani Parang Labbua I.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Kayu Loe I

Peta Kelompok Tani Kayu Loe I.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Kassi-Kassi II

Peta Kelompok Tani Kassi-Kassi II.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Kassi-Kassi I

Peta Kelompok Tani Kassi-Kassi I.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Peta Kelompok Tani Kalonto

Peta Kelompok Tani Kalonto.PDF
Thursday, 13 November 2025
Unduh

Dasar Hukum PPID

UU yang mendasari pembentukan PPID

Undang-Undang Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi

  1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
  5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Mentri Dalam Negri

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.